Serikat Pekerja PT. POS Bertemu Pak Adang

Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) mendorong Badan Legislasi (Baleg) DPR RI segera merevisi UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Pasalnya, keberadaan UU Pos sangat liberalis dan kapitalis sehingga merugikan karyawan dan negara. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Pos Indonesia (DPP SPPI) Bpk. Jaya Santoso.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di badan Legislasi DPR RI pada Hari Rabu 27 November 2019 yang dihadiri salah satunya oleg BPK. Drs. H. Adang Daradjatun.

SPPI mendesak Baleg DPR RI dan Pemerintah untuk segera merevisi UU No. 38/2009 dan diperjuangkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolgenas) Perioritas pada tahun 2020.

Sampai saat ini, terdapat  43.003 orang karyawan Pos yang masuk bekerja saat PTT sampai dengan Perum Pos dan Giro baik yang telah pensiun maupun yang masih aktif saat ini masih berstatus Pegawai Negeri Sipil dan belum pernah di PHK sebagai PNS tetapi tidak pernah menerima hak dan benefit/remunerasi sebagai PNS/ASN hingga saat ini.

Dalam sesi pendalaman dan pembahasan dengan para Anggota Baleg terungkap beberapa catatan menarik yang akan menjadi pertimbangan pembahasan Revisi UU Pos, diantaranya bidang usaha pos yang memang sudah tidak dapat bangkit karena perkembangan zaman, sehingga PT. Pos banyak menggantungkan penhasilan dari penyewaan aset-aset PT. Pos. Selain itu dibutuhkan pula dana yang sangat besar jika ingin mengembangkan usaha PT. Pos ke bidang logistik.(TGN.28/11/2019)  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *