Raker Hasil Audit BPK 2017 Dengan Tiga Menteri

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang diantaranya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan kebijakan pemerintah.

Sehubungan dengan hal itu, Komisi VI DPR RI melaksanakan rapat kerja (raker) dengan tiga menteri untuk membahas hasil pemeriksaan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang termasuk didalamnya laporan-laporan kementerian dan lembaga.

Laporan yang dibuat dan diperiksa BPK adalah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan seluruh kementerian dan lembaga sesuai dengan APBN 2017.

Tiga kemenretian yang melaksanakan raker yang diadakan Komisi VI DPR RI pada hari Kamis, 19 Juli 2018 adalah :

Kementerian Perindustrian pada pukul 10.00 WIB

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada pukul 13.00 WIB

Kementerian Perdagangan pada pukul 15.00 WIB

Dalam sesi pendalaman, Bpk. Drs. H. Adang Daradjatun mengapresiasi hasil audit BPK atas laporan keuangan ketiga kementerian yang memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dan meminta agar dapat terus menjaga kinerja yang baik dikemudian hari.

Dalam kesimpulannya Komisi VI DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran 2017 untuk Kementerian BUMN dan Kementerian Perindustrian, sedangkan untuk Kementerian Perdagangan, Komisi VI memberikan catatan untuk dapat meningkatkan penyerapan di tahun 2018. Kesimpulan lainnya adalah ketiga kementerian diminta untuk segera menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. (21/07/2018.TGN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *