Pembahasan RKA Dengan Kementerian BUMN

Berkenaan dengan fungsi pengawasan dan anggaran DPR, Komisi VI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang agendanya adalah membahas :

Realisasi anggaran Kementerian BUMN tahun 2018
Pagu Indikatif Kementerian BUMN tahun 2019. Selain pagu indikatif, Kemneterian BUMN juga menyampaikan tambahan anggaran yang belum diakomodir dalam pagu indikatif senilai 74 miliar.
Bapak Drs. H. Adang Daradjatun selaku salah seorang anggota Komisi VI DPR RI, mengikuti raker ini, yang kali ini Menteri BUMN diwakili oleh Menteri Perindustrian Bpk. Ir. Airlangga Hartarto, MBA MMT.

Berkenaan dengan permintaan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2019, dalam sesi pendalaman, para anggota Komisi VI kembali mengingatkan Kementerian untuk segera menyelesaikan PMN yang sampai saat ini banyak yang belum terealisasi, termasuk yang telah disetujui dalam APBN 2015. Untuk pengawasan PMN Komisi VI dan Kementerian setuju untuk membahas lebih lanjut dalam Panja.

Kementerian BUMN juga merencanakan penerimaan deviden bagian pemerintah atas laba BUMN yang berada di bawah Kementerian BUMN untuk APBN 2019 direncanakan sebesar lebih dari empat puluh tiga triliun rupiah. (09/06/2017. TGN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *