Pak Adang Rapat Kerja Dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pak adang selaku anggota Komisi III DPR RI menghadiri Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. pada hari Senin, 22 Juni 2020, Rapat kerja ini dimulai pada jam 10.00 WIB dan dilaksanakan di ruang sidang Komisi III DPR RI.

Dalam rapat tersebut, ada empat poin penting yang menjadi fokus pembahasan rapat. Pertama, menkumham menyampaikan paparannya mengenai Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran KEMENKUMHAM serta upaya dalam mencapai target kinerja. kemudian dilanjutkan ke pembahasan kedua mengenai kesiapan sektor imigrasi untuk menghadapi new normal, bagaimana sektor imigrasi melaksanakan aturan dan protokol kesehatan di masa new normal, kebijakan tenaga kerja asing di Indonesia yang berasal dari negara-negara terdampak Covid-19, serta jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia pada bulan maret-juni 2020.

Rapat sempat dijeda pada waktu istirahat shalat dan kemudian dilanjutkan kembali pada pukul 14.00 WIB. Setelah jeda, pembahasan berikutnya adalah Evaluasi kinerja bidang Pemasyarakatan yang mencakup berbagai hal, seperti Pelaksanaan new normal di Lembaga Pemasyarakatan, peredaran narkotika, over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan, dan efektifitas program bimbingan kemasyarakatan. Poin pembahasan terakhir pada rapat ini adalah evaluasi reformasi birokrasi dan manajemen sumber daya manusia dalam lingkup Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada akhir rapat ini,  juga terdapat empat poin kesimpulan berdasar hasil diskusi selama rapat berlangsung

– Komisi III DPR RI dan Menteri Hukum dan HAM RI bersepakat untuk segera memulai pembahasan rancangan undang-undang operan (carry over) yang menjadi lingkup tugas Komisi III DPR RI (RUU tentang KUHP dan RUU tentang Pemasyarakatan) sesuai dengan mekanisme ketentuan perundang-undangan.

– Komisi III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM RI untuk mengevaluasi kembali pelaksanaan pengawasan Keimigrasian di tempat pemeriksaan dan lalu lintas perbatasan, terutama pengawasan terhadap orang asing dan tenaga kerja asing di masa “new normal”; serta melakukan perbaikan fungsi SIMKIM dalam mendukung tugas Keimigrasian.

– Komisi III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM RI untuk segera menuntaskan permasalahan-permasalahan di bidang Pemasyarakatan, khususnya permasalahan yang menyebabkan kelebihan kapasitas (overcrowded), pengendalian dan peredaran Narkoba di dalam LP/Rutan, dan dugaan pungli di seluruh UPT Pemasyarakatan terkait. Demikian pula, untuk memperhatikan transparansi dalam pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan.

– Komisi III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM RI untuk melaksanakan tata kelola sumber daya manusia dan pola penempatan jabatan sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan organisasi serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundang-undangan terkait. (25/06/2020)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *