Pak Adang Menerima Masukan Prof. Maria Farida

Bpk. Drs. H. Adang Daradjatun selaku salah satu anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengikuti rapat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg dengan Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. terkait dengan Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, khususnya omnibus law.

Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Maria Farida menyampaikan keberatannnya atas rencana pemerintah ingin mempercepat penyederhanan aturan yang berjumlah lebih dari 70 menjadi satu undang-undang (UU) omnibus law.

Menurutnya, mempercepat pembuatan omnibus law membutuhkan kajian yang lebih mendalam. Mulai proses pemetaan, penyisiran sejumlah UU, hingga mencabut pasal-pasal yang saling tumpang tindih di berbagai peraturan.

 Banyak persoalan dalam sistem regulasi kita yang tumpang tindih, bahkan saling bertabrakan satu UU dengan UU lainnya. Belum lagi, jika omnibus law diterapkan justru malah menimbulkan persoalan baru dalam sistem penyusunan peraturan perundang-undangan.

Kalau ingin mempermudah masuknya investasi, tidak kemudian mengobral agar asing dapat menguasai aset negara serta merta, hal ini bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33. Namun Prof Maria Farida juga mengakui sampai saat ini belum menerima draft omnibus law yang akan diajukan sehingga hanya dapat membayangkan kerumitan yang akan dihadapi untuk singkronkannya kedalam satu undang-undang. (TGN.03/12/2019)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *