Pak Adang dengarkan pandangan pemerintah atas RUU tentang MK

Anggota Komisi III DPR RI , Drs. Adang Daradjatun menghadiri rapat kerja (raker) bersama pemerintah, dalam hal ini diwakilkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan, untuk membahas perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari senin (24/08/2020) di Gedung Nusantara II, DPR RI.

Adang Daradjatun bersama anggota komisi III dalam raker ini mendengarkan pandangan Pemerintah atas RUU tentang Mahkamah Konstitusi dan membahas jadwal serta rencana kerja pembahasan RUU tentang Mahkamah Konstitusi;

Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dilatarbelakangi karena terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. Dalam perkembangannya, setelah perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, melalui UU Nomor 8 Tahun 2011 dan UU Nomor 4 Tahun 2014, beberapa ketentuan pasalnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan konstitusional bersyarat oleh putusan MK.
Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR, Kamis (2/4/2020), DPR menyepakati Revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi inisiatif DPR.
RUU tersebut masuk daftar RUU Kumulatif Terbuka 2020-2024.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *